” Fenomena BBM, dan Anti Tesisnya”

” Fenomena BBM, dan Anti Tesisnya”

(Padang 8 mei 2008)

Akhirnya pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM. Maka sekali lagi tragedi kenaikan BBM melanda negeri ini, dalam kurun pemerintahan SBY-JK. Memang sulit bagi pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM kali ini. Solusi ini diambil demi menyelamatkan APBN 2008 yang telah banyak berubah dari rencana awal akibat membengkaknya subsidi ”ongkos Bensin” negeri ini, yang di picu oleh kenaikkan harga minyak dunia. Wal hasil berbagai reaksi dan hujatan pun diterima pemerintahan SBY-JK mulai dari tudungan yang berdasar, hingga tudingan yang tidak berdasar.

Namun demikian nasi telah menjadi bubur. Keputusan/ statement resmi tentang rencana kenaikkan harga sebesar 20-30% sudah terlanjur terpublikasikan. Maka yang harus dihadapi kedepan adalah berbagai implikasi-implikasi ekonomi yang tentunya akan melanda negeri ini, sehingga harus diambil langkah-langkah jitu untuk meminimalisir rasa pahit kebijakan ini. Dimana, langkah-langkah tersebut –menurut hemat penulis dilakukan baik dalam tingkat nasional, maupun tingkat regional (baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota).

Dalam tulisan ini penulis mencoba memberi gambaran tentang implikasi akibat kenaikkan BBM ini serta mencoba mengarahkan pembahasan pada tingkat Regional, yakni Provinsi maupun Kabupaten/ kota di Sumatera Barat. Hal ini mengingat pemerintah daerah yang telah dipilih langsung secara demokratis, memiliki otoritas (Baca: kekutan otonom) daerah, dalam menjaga stabiltas kesejahteraan masyarakat di provinsi maupun kabupatennya. Tanpa harus melepaskan masalah kepusat, maupun menunggu instruksi dari pusat.


Implikasi-implikasi Kebijakan
Kenaikan BBM memang selalu menimbulkan tragedi. Kita tentunya masih ingat awal pemicu kerusuhan oleh people power tepat sepuluh tahun yang lalu, yang berujung pada reformasi dimulai oleh kebijakan yang serupa yang mengakibatkan inflasi sebesar. Kita juga masih ingat sekitar 2-3 tahun yang lalu ketika kenaikkan BBM yang mencapai 100% mengakibatkan peningkatan biaya hidup yang porsentasenya sebesar itu juga.

Sebagaimana biasanya, kali ini (tentunya) efek diatas akan kembali dirasakan. Walaupun kemungkinan terjadinya kembali people power lebih rendah, yang jelas peningkatan biaya hidup terutama pada Harga bahan-bahan makanan niscaya akan terjadi.

Peningkatan biaya BBM untuk transportasi mengakibatkan makin meningkatnya harga bahan makanan ketika sampai dikonsumen. Akibatnya masyarakat harus kembali memutar otak dalam mensiasati kebutuhan hidupnya agar bisa terus survive.

Siasat ini bisa dalam bentuk pengurangan biaya-biaya hidup sekunder maupun tersier agar kebutuhan akan pangan bisa tetap terjaga. Ataupun mengatur kembali menu makanan, hingga pengurangan frekuensi makan harian. Apapun strategi yang ditempuh, yang jelas taraf hidup masyarakat akibat kondisi ini menjadi menurun. Hal ini dapat juga berarti bahwa jumlah masyarakat miskin semakin meningkat. Dimana masyarakat yang tadinya hidup sedikit diatas garis kemiskinan, akhirnya terperosok juga pada kondisi miskin sebenarnya. Dan masyarakat yang telah tergolong miskin tentunya akan semakin menderita. Sekedar Informasi bahwa, angka kemiskinan di Sumbar Per maret 2007 sebesar 529.200 Jiwa (11,9 %), atau menurun sebesar 0,6% dari tahun sebelumnya. Diamana sumbangan makanan dalam garis kemiskinan tersebut sebesar 78,03%. Maka dengan kondisi hari ini boleh jadi angka kemiskinan tersebut akan kembali membengkak. Dimana konsekwensinya masyarakat akan semakin rawan pangan.

Imlplikasi pada aspek sosial ekonomi (baca: Kemiskinan) sebagai mana disebutkan diatas, juga akan merembet kepada perilaku politik masyarakat baik dalam cakupan nasional maupun regional. Salah penanganan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah (Political Society), tentu akan menjadikan buruknya citra personel pemerintah tersebut dimata masyarakat yang telah memilihnya secara demokratis. Bahkan kondisi ini dapat mencapai taraf sikap skeptis masyarakat akan politik itu sendiri. Namun demikian, penanganan yang baik tentunya akan mendongkrak citra personel pemerintahan tersebut kearah yang lebih baik.

Saran
Paparan singkat diatas mungkin hanyalah sebagian kecil implikasi-implikasi yang mungkin terjadi akibat kondisi ini. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah strategis dalam menyikapi hal ini. Kalau boleh diterima, ada beberapa saran kebijakan yang mungkin dilakukan pemerintah:

Jangka pendek
Untuk mengobati rasa ’sakit’ masyarakat akibat kejutan BBM ini maka pemerintah dirasa perlu melakukan pertolongan-pertolongan awal. Diantaranya adalah penjagaan atas penimbunan bahan kebutuhan pokok oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang dapat menjadikan harga lebih menggila kenaikkannya. Perlu juga diperhatikan bahwa selain kebutuhan pokok masyarakat pada umumnya (seperti beras, BBM, dll), petani secara khusus telah mengalami ’kehilangan’ kebutuhan pokok akan pukuk semenjak awal. Oleh karena itu, tanpa pengawasan yang extra maka bisa diasumsikan bahwa pupuk tersebut akan benar-benar hilang.

Selain itu -menyangkut kondisi BBM ini- pemerintah pusat juga berjanji akan memberi BLT (Bantuan Langsung Tunai) Extra pada masyarakat. Maka pengawasan, serta pendataan akan penerima BLT tersebut perlu untuk di perbaharui sehingga dapat seoptimal mungkin mencapai sasarannya.

Jangka panjang
Strategi jangka panjang yang dimaksud adalah Strategi Revitalisasi pertanian. Mungkin strategi ini terdengar jargon. Tetapi memang dirasa inilah satu-satunya strategi untuk menciptakan kondisi SumBar yang lebih tahan –baik segi ekonomi maupun sosialnya.

Strategi ini hendaknya tidak hanya diartikan bahwa pertanian memiliki proporsi paling besar dalam tatanan Ekonomi daerah dan strategi yang dilakukan adalah dengan membuka lahan seluas-luasnya, tetapi lebih dari itu. Menurut Bustanul Arifin (2005) pertanian baru bisa dikatakan sebagai fondasi perekonomian ketika ia bisa menjadi Income Multiplier (Pengganda Pendapatan), sekaligus Employment Multiplier (Pengganda Pekerjaan). Income Multiplier berarti pertanian sebagai sebuah sektor ekonomi bisa menstimulus terciptanya terciptanya jenis-jenis usaha baru, maupun meningkatkan denyut finansial usaha lain yang berhubungan dengannya. Sedangkan Empolyment Multiplier merupakan konsekwensi dari terciptanya usaha-usaha baru yang bisa menyerap lebih banyak lapangan kerja. Sehingga dengan ini diharapkan terdapat tananan ekonomi Sumbar yang lebih mapan.

Untuk menjalankan strategi ini (tentunya) dibutuhkan kebijakan strategis ilmiah yang lebih mantap, atau dengan kata lain pemerintah daerah harus mengenyampingkan terlebih dahulu pengambilan kebijakan yang Try and Error. Maka dalam hal ini pelibatan kaum akademisi (Civil Society) sebagai mitra pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan tersebut bisa menjadi alternatif nya. Wallahualam

Nama : Muhammad Abduh (Analis Independen Kebijakan Publik KAMMI Komisariat Eksakta UNAND????????????????, Mahsiswa Sosial Ekonomi Pertanian UNAND)
Alamat : Jalan Raya Kampus Unand, Pemondokan Keluarga Limau Manis.